MAKASSAR , Tajam.News- Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Anis Matta, dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada satu calon presiden (capres) yang berhak mengklaim dirinya didukung oleh umat dalam kontes pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
Pernyataan ini disampaikan oleh Anis Matta dalam program “Anis Matta Menjawab Episode #13” dengan tema “Adakah Capres Umat dalam Pilpres 2024?” yang disiarkan di kanal YouTube Gelora TV pada Senin, 11 September 2023.
Dalam program yang dipandu oleh Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi Organisasi DPN Partai Gelora, Dedi Miing Gumelar, Anis Matta menyatakan kekhawatirannya bahwa jika salah satu capres mengklaim dirinya didukung oleh umat, maka hal ini akan mengarah pada penggunaan politik identitas dalam kampanye mereka. Hal ini dapat menimbulkan polarisasi politik dan perpecahan dalam masyarakat, seperti yang terjadi dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 dan Pilpres 2019.
Anis Matta menekankan bahwa umat seharusnya memaksakan agenda-agendanya kepada para capres, seperti Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan, agar mereka memperjuangkan aspirasi umat. Ini seharusnya menjadi pendekatan yang lebih baik daripada dimanfaatkannya umat sebagai alat untuk kepentingan politik.
Anis Matta juga menegaskan bahwa tidak boleh ada satu capres yang mengklaim dirinya sebagai satu-satunya representasi umat Islam. Semua capres, menurutnya, harus memiliki kesempatan untuk memperjuangkan agenda umat.
Anis Matta mengingatkan bahwa dinamika politik bisa berubah dengan cepat, dan terkadang tidak sesuai dengan rencana, seperti yang terjadi dalam Pilpres 2009. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa Indonesia tidak bisa dilepaskan dari peran umat Islam karena mayoritas penduduknya adalah umat Islam. Dalam konteks ini, mencalonkan seseorang yang menggunakan pendekatan sempit dalam kampanye politik dapat mengakibatkan benturan dan perpecahan yang merugikan masyarakat secara keseluruhan.
Anis Matta berharap bahwa semua pihak dapat mencari akar persoalan yang lebih dalam dan memahami pentingnya menjaga hubungan yang seimbang antara agama, negara, dan politik dalam proses politik, terutama menjelang Pilpres 2024.
