MAKASSAR, TAJAM.NEWS – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Bahtiar Baharuddin, menunjukkan keseriusannya dalam menangani masalah inflasi di Sulsel dengan menggerakkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berada di lingkup Pemerintah Provinsi Sulsel.
Mereka diajak untuk berperan aktif dalam menangani masalah inflasi melalui inisiatif yang dikenal dengan nama “Gerakan 1 ASN Menanam 10 Tanaman Cabai.”
Bahtiar menyampaikan inisiatif ini saat memimpin Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sulsel bersama dengan perwakilan dari Kabupaten/Kota di Sulsel.
Rapat ini digelar di Baruga Lounge Kantor Gubernur pada tanggal 13 September 2023, dan dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Pimpinan Bulog Kanwil Sulselbar, Bank Indonesia Provinsi Sulsel, Badan Pusat Statistik Sulsel, serta Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten/Kota.
Bahtiar mengungkapkan bahwa ASN dapat berperan dengan menanam cabai di pekarangan rumah mereka masing-masing. Upaya ini diharapkan dapat membantu menekan inflasi yang disebabkan oleh kenaikan harga komoditas cabai, yang merupakan salah satu penyebab utama inflasi.
“Kalau itu dilakukan semua, pegawai harus jadi contoh untuk masyarakat. Kalau itu 10 cabai ditanam dan dilakukan pegawai setidaknya terbantu dengan persoalan cabai,” ujarnya.
Lebih dari 24 ribu pegawai ASN Pemprov Sulsel diharapkan akan berpartisipasi dalam inisiatif ini, dan ASN dari kabupaten dan kota lain juga diundang untuk bergabung dalam upaya penanganan inflasi yang diinisiasi oleh Bahtiar.
Bahtiar juga menyampaikan data inflasi di Sulsel, yang menunjukkan bahwa tingkat inflasi secara keseluruhan (year on year) adalah sebesar 3,53 persen.
Angka ini diambil dari sampel lima daerah, yaitu Makassar, Palopo, Bulukumba, Parepare, dan Bone. Angka ini masih berada dalam sasaran nasional yaitu sekitar 3 persen dengan toleransi plus-minus 1 persen.
“Sulsel berada di angka 3,53, masih batas toleran sampai 4. Kita termasuk masih bagus,” kata Bahtiar.
Pertemuan ini juga bertujuan untuk membahas masalah inflasi secara spesifik di daerah-daerah yang memiliki potensi tinggi dalam meningkatnya inflasi.
Selain itu, Bahtiar juga mengungkapkan pentingnya menjaga suplai stok beras yang aman di Sulsel dengan menyimpan stok sekitar 5-10 persen untuk menjaga ketersediaan beras di wilayah tersebut.
Bahtiar menekankan bahwa penanganan inflasi memerlukan kerjasama dari semua pihak, bukan hanya pemerintah daerah tetapi juga instansi terkait baik secara langsung maupun tidak langsung.
Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kebutuhan masyarakat akan bahan pokok selalu terpenuhi.
Bahtiar juga mengacu pada instruksi dari Mendagri yang menggarisbawahi enam upaya konkrit dalam mengendalikan inflasi, termasuk melaksanakan operasi pasar murah, melakukan inspeksi mendadak di pasar dan distributor untuk mencegah penimbunan barang, bekerja sama dengan daerah penghasil komoditas, gerakan menanam, realisasi Belanja Tidak Terduga (BTT), dan dukungan transportasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Selain itu, program pengendalian inflasi juga dilakukan mulai dari hulu hingga hilir, seperti Program Mandiri Benih untuk komoditas padi dan jagung di Sulsel, program urban farming, perluasan kerjasama antar daerah (KAD), optimalisasi penyerapan gabah, pengadaan cold storage, dan pelaksanaan pasar murah.
Bahtiar menyatakan bahwa langkah-langkah konkret akan segera diambil untuk mengatasi masalah inflasi ini dan memastikan ketersediaan barang-barang pokok di Sulsel.
Ia juga berencana untuk melakukan harmonisasi dan pembagian tugas dengan pihak-pihak terkait untuk mencapai tujuan ini.(*)
