Alasan MUI : Golput di Pemilu 2024 Haram

banner 120x600

Tajam.news – Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan tegas menyatakan bahwa menghindari partisipasi dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, yang dikenal sebagai golongan putih (golput), dianggap sebagai perbuatan yang dilarang secara agama. Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah, Cholil Nafis, mengumumkan pernyataan ini melalui akun X pribadinya @cholilnafis pada Sabtu (16/12/2023). Dalam cuitannya, Cholil menegaskan bahwa fatwa MUI memandang keterlibatan dalam pemilihan pemimpin sebagai suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap individu. Pemilu 2024, yang mencakup Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres), dijadwalkan akan diselenggarakan pada Rabu (14/2/2024).

Cholis Nafis juga membagikan potongan isi Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III mengenai Masa’il Asasiyah Wathaniyah (Masalah Strategis Kebangsaan) pada tahun 2009 tentang pemilihan umum, di akun X nya.

Isinya adalah sebagai berikut:

IV. Penggunaan Hak Pilih Dalam Pemilihan Umum

1. Pemilihan Umum dalam pandangan Islam adalah upaya untuk memilih pemimpin atau
wakil yang memenuhi syarat-syarat ideal bagi terwujudnya cita-cita bersama sesuai
dengan aspirasi umat dan kepentingan bangsa.

2. Memilih Pemimpin (nashbu al-imam) dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan
imamah dan imarah dalam kehidupan bersama.

3. Imamah dan imarah dalam Islam menghajatkan syarat-syarat sesuai dengan ketentuan
agama agar terwujud kemashlahatan dalam masyarakat.

4. Memilih pemimpin yang beriman dan bertaqwa, jujur (shiddiq), terpercaya (amanah),
aktif dan aspiratif (tabligh), mempunyai kemampuan (fathonah), dan memperjuangkan
kepentingan umat Islam, hukumnya adalah wajib.

5. Memilih Pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam
butir 4 (empat) atau sengaja tidak memilih padahal ada calon yang memenuhi syarat,
hukumnya adalah haram.

Berdasarkan keputusan di atas, MUI akhirnya merekomendasikan:
1. Umat Islam dianjurkan untuk memilih pemimpin dan wakil-wakilnya yang mengemban
tugas amar makruf nahi munkar.
2. Pemerintah penyelenggaraan pemilu perlu meningkatkan sosialisasi penyelengaraan
pemilu agar partisipasi masyarakat dapat meningkat, sehingga hak masyarakat terpenuhi.

Mafhum dari fatwa MUI memilih pemimpin hukumnya wajib, maka berarti golput itu haram. Soal alasan tak ada yg ideal ya hidup ini tak selalu bisa sesuai harapan. klo tak bisa sempurna minimal tak bahaya dan tak membahayakan. “Klo tak dapat semua tdk berarti ditinggal semuanya”, tweet Cholil nafis.

Komentar Anda