Bawaslu Kota Makassar Ingatkan Peserta Pemilu: Ikuti Aturan Lokasi Pemasangan APK

banner 120x600

Makassar, Tajam.news – Berdasarkan Surat Keputusan KPU Sulsel Nomor 2421 Tahun 2023 dan Surat Keputusan KPU Makassar Nomor 439 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu 2024 yang mengatur lokasi dimana saja diperbolehkan dan tidak diperbolehkan memasang APK.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Makassar, Sulawesi Selatan(Sulsel) sesuai instruksi Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerangkan, “Sudah dihimbau kepada peserta Pemilu mematuhi aturan dan lokasi larangan pemasangan APK yang sudah ditetapkan KPU Makassar maupun KPU Provinsi,” ujar Komisioner Bawaslu Makassar selaku Koordinator Divisi Pelanggaran Rahmat Sukarno, di Makassar, Selasa (12/12/23).

Untuk lokasi larangan pemasangan APK terdapat di 12 titik jalan protokol mulai, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalan Penghibur, Jalan Haji Bau, Jalan Somba Opu, Jalan Pasar Ikan, Jalan Ujung Pandang, Jalan Balaikota, Jalan Gunung Bawakaraeng, Jalan Dr Sam Ratulang, Jalan Urip Sumoharjo dan Jalan Andi Pangeran Pettarani. Selanjutnya, dilarang memasang di tempat yang ditentukan sesuai yang diatur Undang-undang, Peraturan KPU dan peraturan perundang-undang lainnya seperti kantor pemerintah, BUMN, BUMD, rumah ibadah, rumah sakit, hingga lembaga pendidikan.

” Kami dan Unsur-unsur Pemerintahan dalam hal ini Satpol PP telah melakukan penertiban terkait persoalan penempatan Apk di tempat- tempat terlarang itu . Jadi kewenangan Bawaslu bukan lembaga yang berwenang untuk menurunkan Apk, Kami sebagai BIgcontrol saja berjalannya pesta demokrasi sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur,” ungkapnya.

Selain itu, Bawaslu Makassar juga mengimbau agar dalam melakukan penempatan APK memperhatikan aspek etika, estetika, lingkungan, kebersihan dan keindahan Kota Makassar. “Kami berharap konten pada APK disampaikan secara baik dan beradab, tidak mengandung ujaran kebencian, politik identitas, SARA dan hal-hal lain yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa serta menjunjung tinggi Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika,” ujar Rahmat menekankan.

“Jika terjadi pelanggaran APk, kami berkordinasi dengan pihak pemerintah kota yaitu pamong praja guna menertibkan Apk tersebut, kami juga berkordinasi dengan TNI, Kepolisisan dan Bawaslu sendiri,” papar Rahmat.

“Kami Di Bawaslu juga telah membentuk beberapa kelompok di masyarakat untuk berpatisipasi dalam Pemilu ini guna membantu Bawaslu dalam melakukan kontrol pemasangan Apk diluar dari ketentuan yang berlaku, dimana laporan masyarakat yang masuk ke Bawaslu itu kami teruskan ke tingkat kecamatan untuk ditindak lanjuti. Kami tidak menutup ruang untuk menerima laporan dari kelompok-kelompok masyarakat,” ujarnya.

Bawaslu akan selalu Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang, tutup Rahmat.

Adapun APK yg dimaksud adalah memuat visi misi dan program pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota DPD RI, calon anggota DPR RI, calon anggota DPRD Provinsi dan Kota Makassar. Pemasangan APK wajib mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat. Mengacu Pasal 71 PKPU Nomor 15 Tahun 2023,

Berikut tempat-tempat yang dilarang dipasang alat peraga kampanye:

Tempat ibadah; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi; gedung milik pemerintah; fasilitas tertentu milik pemerintah; dan fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.

 

Komentar Anda