INI ! Aturan Pemasangan Baliho Caleg

Peraturan KPU tentang Pemasangan APK Caleg

banner 120x600

Makassar, Tajam.news – Mendekati Pemilihan Umum 2024, beberapa partai politik dan calon legislatif (caleg) sudah mulai berupaya untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat melalui pemasangan baliho dan spanduk. Aturan Pemasangan Baliho Caleg harus benar – benar dipatuhi.

Perlu diingat bahwa pemasangan alat peraga kampanye ini harus tunduk pada aturan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Menurut Peraturan KPU (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu, bahan kampanye dapat disebarkan, ditempelkan, dan dipasang saat pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, dan/atau rapat umum.

Ada sejumlah tempat yang dilarang ditempel bahan kampanye. Merujuk Pasal 70 PKPU Nomor 15 Tahun 2023, tempat-tempat yang dilarang itu yakni: tempat ibadah; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi; gedung atau fasilitas milik pemerintah; jalan-jalan protokol; jalan bebas hambatan; sarana dan prasarana publik; dan/atau taman dan pepohonan.

Larangan penempelan bahan kampanye di tempat ibadah, rumah sakit, tempat pendidikan, gedung dan fasilitas milik pemerintah, serta sarana dan prasarana milik publik juga meliputi halaman, pagar, dan tembok.

Sedangkan alat peraga kampanye meliputi reklame, spanduk, dan umbul-umbul. Masih menurut PKPU Nomor 15 Tahun 2023, lokasi pemasangan APK ditetapkan dengan keputusan KPU Provinsi untuk kampanye di wilayah provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk kampanye di wilayah kabupaten/kota. Lokasi pemasangan APK ditetapkan setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah.

Pemasangan APK wajib mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat. Mengacu Pasal 71 PKPU Nomor 15 Tahun 2023, berikut tempat-tempat yang dilarang dipasang alat peraga kampanye: tempat ibadah; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi; gedung milik pemerintah; fasilitas tertentu milik pemerintah; dan fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum. Aturan pemasangan baliho oleh caleg harus dipatuhi dengan sungguh-sungguh.

Periode kampanye untuk Pemilihan Umum 2024 akan berlangsung selama 75 hari, mulai dari 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Setelah masa kampanye, proses pemilu akan memasuki periode tenang selama tiga hari, yaitu pada 11-13 Februari 2024. (***)

 

 

 

 

 

Komentar Anda