Ukuran Alat Peraga Kampanye untuk Pemilu 2024

PEMILU 2024

banner 120x600

Makassar , Tajam.news – Dalam menjalankan Pemilihan Umum 2024, tata cara dan aturan terkait Alat Peraga Kampanye (APK) memiliki peranan penting dalam mengatur proses kampanye. Melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, ditetapkan ketentuan-ketentuan yang mengatur penggunaan APK agar berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditentukan.

Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2018 tentang “Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum”, disebutkan bahwa Alat Peraga Kampanye (APK) adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu.

APK ini juga dapat memuat simbol atau tanda gambar Peserta Pemilu, yang dipasang untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu. Hal ini sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat 28 Peraturan tersebut.

Adapun pada pasal 32 Peraturan KPU RI Nomor 33 tahun 2018 tentang “Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum”, Alat Peraga Kampanye yang boleh digunakan antara lain:

a. Baliho, billboard, atau videotron;
b. Spanduk, atau
c. Umbul-umbul.

Kemudian ukuran Alat Peraga Kampanye tersebut juga memiliki ketentuan dalam ukurannya sebagai berikut:

a. Baliho:
Paling besar ukuran 4 m (empat meter) x 7 m (tujuh meter), billboard atau videotron, paling besar ukuran 4 m (empat meter) x 8 m (delapan meter)

b. Spanduk:
Paling besar ukuran 1,5 m (satu koma lima meter) x 7 m (tujuh meter)

c. Umbul-umbul:
Paling besar ukuran 1,15 m (satu koma lima belas meter) x 5 m (lima meter).

Lebih lanjut, ditekankan bahwa desain dan materi pada Alat Peraga Kampanye setidaknya harus mencakup visi, misi, dan program Peserta Pemilu. Kemudian Peserta Pemilu juga harus mencetak Alat Peraga Kampanye dengan mengutamakan penggunaan bahan yang dapat didaur ulang.

Namun, perlu dicatat bahwa Pelaksana, Peserta, dan Tim Kampanye dilarang memasang Alat Peraga Kampanye di tempat umum di luar masa kampanye. Pemasangan APK wajib mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat. Bagi partai politik yang melanggar ketentuan kampanye tersebut, dapat dikenakan sanksi administratif berupa:

a. Peringatan tertulis
b. Penurunan atau pembersihan Bahan Kampanye atau Alat Peraga Kampanye, atau
c. Penghentian Iklan Kampanye di media cetak, media elektronik, media dalam jaringan, media sosial, dan lembaga penyiaran.

Pemungutan suara Pilpres dan Pileg dijadwalkan pada tanggal 14 Februari 2024, yang umumnya juga merupakan hari libur nasional.(*)

 

Komentar Anda