oleh

Walhi Kalsel Sebut Belum Terima Putusan Akhir PTUN dan MA Tentang Pencabutan Izin Pertambangan dari PT MCM

-NASIONAL-55 views

TAJAM.NEWS, BANJARBARU – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Selatan belum menerima salinan SK putusan dari Mahkamah Agung (MA) terkait pembatalan izin pertambangan di tiga wilayah Kalsel. Pasalnya, sejak 15 Oktober 2019 hingga sekarang, pihaknya belum menerima sama sekali laporan dan salinan hasil akhir dari PTUN serta MA baik melalui website ataupun tertulis.

Menurut, Direktur Eksekutif Walhi Kalsel, Kisworo Dwi Cahyono, sangat mengapresiasi dengan putusan pengadilan yakni MA serta elemen masyarakat yang telah membentuk dukungan agar Meratus tidak ditambang oleh PT. Mantimin Coal Mining (MCM). Akan tetapi, Ia sempat menanggapi dan menerjemahkan putusan yang ada diwebsite PTUN mengingat kabel kasasi dikabulkan.

“Kemudian batal yudikatif artinya putusan dibawahnya yaitu PTUN berarti juga batal artinya pengadilan ini dilakukan oleh MA sendiri serta batal tiap sengketa artinya SK yang kami gugat pun batal kalau membaca dari putusan diwebsitenya MA,” ujarnya kepada tajam.news usai gelaran penanaman 2.390 bibit pohon dilahan aset Polri Polda Kalsel, Jumat (10/01/20).

Menurut Kisworo, dari 15 Oktober 2019 sampai sekarang, pihaknya belum mendapatkan salinan putusan dari MA terkait pencabutan atau pembatalan izin tambang batu bara oleh PT MCM yang masuk ditiga wilayah, yaitu HST, Balangan dan Tanjung.

“Sampai sekarang kami Walhi Kalsel belum mendapatkan pemberitahuan ataupun salinan dari PTUN Jakarta tentang putusan pencabutan izin tambang batu bara,” tandasnya.

Bahkan, Kisworo menegeskan, pihaknya belum sama sekali mengetahui isi keseluruhan terkait masalah tersebut terkait pencabutan izin tambang. Namun, Walhi Kalsel sendiri sempat bertandang ke Mahkamah Agung (MA) untuk mempertanyakan seperti hasil putusan yang selama ini mereka gugat.

Walhi

“Yang jelas kami sudah ke MA kemudian sudah ke PTUN tapi kan memang belum, mungkin masih dalam proses administrasi karena memang tahapannya seperti itu, yang jelas mudahan putusan di web tidak berubah,” ungkapnya.

Kemudian, Ia mengatakan, mengingat putusan diweb pernah mengalami perubahan yang tak mengenakkan terkait masalah izin tambang, pihaknya akan terus mengawal sampai akhirnya bisa mempertahankan meratus dalam pergerakan menolak adanya aktivitas tambang dibumi Antasari Kalsel.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Lagi Hot