TAJAM.NEWS –  Ketua Fraksi PPP DPR RI, Amir Uskara, memberikan tanggapan terkait wacana penggunaan hak angket terkait dugaan kecurangan dalam Pilpres 2024. Menurut Amir, pembahasan mengenai hak angket ini belum dapat dilakukan karena seluruh anggota DPR RI saat ini sedang melaksanakan reses di Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing.

“Masa sidang di DPR RI baru akan dimulai pada tanggal 5 Maret. Kemungkinan besar pembahasan mengenai hak angket baru akan dilakukan setelah seluruh anggota DPR RI selesai menjalani masa reses mereka,”  ucap Amir kepada wartawan di Kabupaten Gowa, Kamis (29/2/2024).

Dalam keterangannya kepada wartawan, Amir menambahkan bahwa PPP saat ini memiliki peran penting dalam Kabinet Indonesia Maju di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin. Terkait dengan wacana hak angket, Amir menjelaskan, “Posisi PPP saat ini berada di dalam pemerintahan, meskipun dalam konteks Pilpres kami berkoalisi dengan PDIP. PPP memiliki 2 menteri di kabinet dan 1 Wakil Menteri, bahkan Ketua Umum PPP juga merupakan utusan khusus presiden. Oleh karena itu, posisi PPP terkait pemerintahan saat ini sudah dapat diidentifikasi.”

Baca Juga : Mahfud MD : MK Bisa Membatalkan Hasil Pemilu

Baca Juga : Profesor Karta Jayadi Menangkan Pemilihan Rektor UNM
Lebih lanjut, Wakil Ketua Umum DPP PPP menyampaikan bahwa keputusan terkait sikap partai ini akan diputuskan oleh pengurus DPP melalui rapat. “PPP memiliki mekanisme yang jelas terkait pengambilan keputusan. Masukan dari Ketua Majelis Kehormatan PPP, KH Zarkasih Nur, juga menjadi pertimbangan. Keputusan tetap diambil oleh DPP,” ungkap Amir.

Amir juga menegaskan bahwa keputusan PPP pasca Pilpres akan menunggu keputusan resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). “Tentu kita akan memantau perkembangan selanjutnya terkait Pilpres ini. PPP selalu menjadi bagian dari pemerintahan pasca reformasi, namun bukan berarti PPP tidak dapat menjadi oposisi. Sejak era Orde Baru, PPP pernah menjadi partai oposisi, jadi ke depannya kita akan melihat,” kata Amir.

Menanggapi pernyataan Sandiaga Uno yang mengatakan bahwa PPP merasa terhormat bila diajak bergabung ke pemerintahan Prabowo-Gibran, Amir menjelaskan bahwa pernyataan tersebut merupakan pandangan pribadi Sandiaga Uno dan bukan sikap resmi dari partai. “PPP memiliki mekanisme dalam pengambilan keputusan, dan saat ini Pak Sandiaga belum masuk dalam jajaran yang mengambil keputusan. Dia hanya ketua Bappilu dan bukan bagian dari struktur pengurus harian partai,” pungkas Amir.(*)

Tag: